Saturday, January 17, 2015

Tunjangan Profesi masuk dalam gaji???

Blog yang terbengkalai,...
kasihan-kasihan,..

Semoga tidak ada yang salah mengerti dengan judul diatas,.
Judul diatas bukanlah sebuah pernyataan akan tetapi itu adalah sebuah pertanyaan,.

Apakah tunjangan profesi pembayarannya akan di satukan dengan gaji???

Kalau semisalnya jawabannya adala "ya",..
bagaimana dengan yang bukan PNS,.. apakah pemerintah tidak lagi membayar tunjangan profesinya lagi karena gajinya bukan dari APBD atau APBN???

Lalu bagaimana dengan amanat PP 74 tahun 2008 yang mewajibkan guru untuk mengajar minimal 24 jam per minggu,.. "Berdasarkan PP Nomor 74 Tahun 2008, persyaratan yang harus dipenuhi guru untuk mendapatkan tunjangan profesi di antaranya memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu Nomor Registrasi Guru (NRG) oleh departemen, memenuhi beban kerja sebagai guru, berusia paling tinggi 60 tahun, dan tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi lain selain satuan pendidikan tempat bertugas" itu tulis dari FBnya kementerian pendidikan dan kebudayaan pada bulan maret 2014,..(https://www.facebook.com/Kemdikbud.RI/posts/520409008068544)

Saya ambilkan bahasan tentang PP 74 yang di tulis oleh Akmad sudrajat pada tahun 2009,
https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2009/01/16/peraturan-pemerintah-no-74-tahun-2008-tentang-guru/

Kerangka dari Peraturan Pemerintah ini terdiri 9 Bab 68 Pasal. Berikut ini disajikan beberapa hal-hal yang dianggap penting tenatang isi peraturan  ini.

Bab I Ketentuan UmumGuru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Bab II Kompetensi dan Sertifikasi. Guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.  Kompetensi Guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi

Bab III Hak. Guru yang memenuhi persyaratan berhak mendapat satu tunjangan profesi. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan tetap diberi tunjangan profesi Guru apabila yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sebagai pendidik

Bab IV Beban Kerja. Beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok: (a) merencanakan pembelajaran; (b) melaksanakan pembelajaran; (c) menilai hasil pembelajaran; (d) membimbing dan melatih peserta didik; dan (e) melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru.

Bab V Wajib Kerja dan Pola Ikatan Dinas. Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada Guru dan/atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi Kualifikasi Akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai Guru di Daerah Khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon Guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah. 

Bab VI Pengangkatan, Penempatan, dan Pemindahan. Pengangkatan dan penempatan Guru yang diangkat oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Guru yang ditempatkan pada jabatan struktural   kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan.

Bab VII Sanksi. Guru yang tidak dapat memenuhi Kualifikasi Akademik, kompetensi, dan Sertifikat Pendidik kehilangan hak untuk mendapat tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan.  Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban melaksanakan pembelajaran 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan tidak mendapat pengecualian  dari Menteri dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan.

Bab VIII Ketentuan Peralihan. Guru Dalam Jabatan yang belum memiliki Sertifikat Pendidik memperoleh tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional dan maslahat tambahan. Pengawas satuan pendidikan selain Guru yang diangkat
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini diberi kesempatan dalam waktu 5 (lima) tahun untuk memperoleh Sertifikat Pendidik.

Bab IV Ketentuan Penutup, dan Penjelasan. 

Selengkapnya isi dari Peraturan Pemerintah tersebut dapat dilihat dalam tautan berikut ini :
https://akhmadsudrajat.files.wordpress.com/2009/01/pp-no-74-tahun-2008-tentang-guru1.pdf

 Sebagai seorang guru ada baiknya kita mulai membaca, menelaah dan memahami apa isi dan maksud dari PP 74 tersebut, sehingga kita bisa tahu mana  yang menjadi hak kita dan mana yang menjadi kewajiban kita.

Jika pembayaran tunjangan profesi disatukan dengan gaji bagaimana cara memvalidasi datanya, kalau ada guru yang tidak bisa memenuhi 24 jam sesuai dengan amanat PP 74 apakah guru harus mengembalikan ?? bagaimana kalau uangnya sudah digunakan, apakah guru harus menggadaikan sertifikatnya ke Bank,..??

"
BAB IV
BEBAN KERJA
Pasal 52
(1) Beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok:
a.merencanakan pembelajaran;
b.melaksanakan pembelajaran;
c.menilai hasil pembelajaran;
d.membimbing dan melatih peserta didik; dan
e.melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru.
(2) Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
(3)Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap
muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai Guru Tetap.
"
beban mengajar 24 jam bukanlah pengakuan tetapi dibuktikan dengan fakta lapangan. Dengan apa fakta lapangan didapat???...
Dapodik sudah melakukan itu,..

Baca juga http://p2tk.dikdas.kemdikbud.go.id/post/mekanisme-pembayaran-tunjangan-profesi

Semoga manfaat,..

Wednesday, September 10, 2014

Kecewa

Duduk di bandara Sultan Hasanudin di Makasar,..
dengna penuh kecewa yang terpendam didada,..

Pagi ini masih gelap,... matahari belum penuh menampakan tubuhnya,..
kantuk juga masih kelihatan diraut wajahnya,...
sangarnya yang panas belum nampak,..
Jam di dinding kafe tempat sarapan masih terpaku di antara angka 7 dan 6,..

Kecewa dan sedikit galau serta di bumbui dengan senyuman kecut,..
terbersit dalam pikiran,..
Cukup tidak ganti utang tiket pergi dan pulang,..
kalau dilihat dari uraiannya jelas ada selisih minus,..
tapi kenapa dikasih tambahan,..

apa memang ingin dikatakan baik,..
sehingga harus memberi tambahan,..

kalau memang baik kenapa harus ..............,..
yang besarnya lumayan, .... cukup untuk transport pulang pergi jakarta rangkas selama satu bulan,..
senyum-senyum sendiri,.. dengan rasa asem,,,asem kecut,..

dari kejadian itu jadi terbersit ingatan dengan pertanyaan seorang teman,..
lagi-lagi di facebook,...


Kenapa setelah pakai dapodik, gaji jadi tidak lancar,..
Kenapa tunjangan triwulan ke dua belum juga cair,...
Kenapa saya belum dibayar,..

itu pasti bentuk pertanyaan atas kekecewaan mereka,..
mungkin lebih parah dari yang saya alami,..
tapi apakah kekecewaan mereka karena saya?????

Pertama :
Gaji tidak ditentukan melalui dapodik,..
Jika PNSD maka gaji dikeluarkan oleh pemda setempat, dimana guru mengabdikan dirinya untuk membina, membimbing, mengajar dan mendidik siswa,..
Apakah pemda membayar gajinya menggunakan data dapodik,..
Jawabannya sekali,... TIDAK,... lalu kenapa mereka bilang gaji jadi tidak lancar gara-gara dapodik???
Disini ada pemahaman yang keliru,..
Mungkin yang dimaksud dengan gaji oleh teman saya itu adalah tunjangan profesi,..
Kalau memang tunjangan profesi,..seharusnya dia sudah memahami dasar-dasar tunjangan tersebut bisa dibayarkan,.. dan kenapa harus menggunakan dapodik,...
Kalau diflashback kebelakang,.. sebelum adanya dapodik,..apakah SEMUA GURU mengajar 24 jam dan linier dengan sertfikasinya?
keterangannya yang diberikan kepala sekolah YA mereka mengajar 24 jam linier,...
tapi begitu dihitung rasio rombelnya tidak memungkinkan guru mendapat 24 jam,..
ada sekolah dasar yang gurunya sudah sertifikasi sebanyak 8 orang, jumlah rombel cuma 6 (kelas 1 - 6),.. guru yang sertifikasi semuanya guru kelas,.. kepala sekolah memberi keterangan kepada beban mengajarnya 24 jam linier,..semua,...semua,...
coba dech hitung,.. apa mungkin 6 rombel bisa diajar oleh 8 guru kelas????
saat itu ternyata guru yang sudah sertifikasi itu ada yang mengajar guru kelas dan ada juga yang mengajar bahasa daerah dan bahasa inggris,..
Apakah keadaan ini bisa dibenarkan,... sementara kepala sekolah sudah menyatakan guru-gurunya memenuhi 24 jam linier, bahkan berani menandatangani pernyataan bermaterai/???
Karena pernytaan Kepala sekolah tersebutlah pengelola tunjangan profesi di kabupaten/kota mengusulkan guru-guru tersebut untuk diterbitkan SKTPnya,..walau pada kenyataanya guru-guru tersebut tidak memenuhi 24 jam linier,...

Lalu kenapa harus pakai dapodik???
Dapodik digunakan sebagai sumber data yang digunakan untuk menerbitkan SKTP, karena didalam dapodik sudah terdapat data guru secara lengkap,..mulai dari data individu,..data jumlah siswa,..data rombongan belajar,..data ruang belajar dan sebagainya yang dibutuhkan untuk menghitung ketercukupan 24 jam,..
Jika dulu cukup dengan keterangan kepala sekolah,..
sekarang akan di cek oleh sistem kebenaran mengajar 24 jamnya,..berdasarkan pembagian pembelajaran atas rombel yang tersedia,..

dan yang cukup "mengagetkan" pada awalnya adalah ternyata banyak sekali guru yang tidak bisa memenuhi 24 jam linier,... lalu kenapa sebelumnya pada bisa terbit SKTPnya,.. sekali lagi karena surat sakti dari kepala sekolah,...lalu bagaimana statusnya??? kalau menurut aturan harusnya guru yang tidak berhak tadi,. mengembalikan tunjangan profesi yang sudah diterimanya,...

dengan dapodik diharapkan hal itu tidak terjadi,..
Apakah sudah sempurna??
Jawabnya belum,...
Ini adalah tahapan awal,...akan ada tahapan penerapan aturan tentang pemenuhan 24 jam secara "saklek" sesuai dengan aturan yang ada,...
seperti penerapan 1:20,....antara jumlah siswa dan guru,..lihat pp 74 tahun 2008 dan undang-undang guru tahun 2005,..

ini potongan peraturannya yang di screenshoot oleh seorang teman :
Terima kasih kang Asep Sulle Morana atas screenshootnya

untuk yang kedua,..saya lagi cari cara untuk menjelaskan agar tidak bikin bingung,..sebab saya sendiri juga bingung,...

mohon maaf,..



Friday, August 29, 2014

Emang yang nugasin guru kesekolah siapa

Pagi-pagi buka facebook,...
iseng-iseng sambil ilangin kantuk,..
dibandara sendirian suntuk,..

baca tulisan didinding fb,.
ada yang tanya penugasan PTK,..
yang pertama terpikir dibenak saya adalah,.. hari gini masih belum faham penugasan,... lalu data yang semester kemarin di entri data apa???

untungnya ada pemikiran selanjutnya, sehingga pikiran pertama jadi ditepiskan,..
bisa jadi yang bertanya ke dinding FB saya itu adalah OPS baru,..
tapi bagaimana cara menyampaikannya agar yang saya jelaskan bisa diterima,..
lalu saya teringat sama OM Yusuf,.. oh ya,.. dapodikdas G3 kan sudah ada manual booknya,..
jadilah pikiran saya ini pada tahap tiga,...
kalau begitu OPSnya belum baca manual,..bisa memang tidak tahu ada manual book atau malas baca manual book,..
saya baca lagi tulisan di dinding saya,...
Oh,.. ternyata OPSnya bukan tipe OPS yang males,.. sebab dia bilang dia sudah baca manual booknya,. cuma dia bingung harus isi penugasan yang baru atau yang lama,...

begitu baca pertanyaannya saya jadi berpikir pada tahap 4...
emang penugasan PTK kesebuah sekolah dilakukan berapa kali????
saya balas pertanyaannya,...
"emang yang nugasin guru kesekolah siapa",..
mungkin dia bingung jawabnya,..sebab pertanyaan saya ga dijawab-jawab sampai waktu saya boarding,...
Lama menunggu ga dibalas,..
timbullah pikiran tahap 5
Jangan-jangan OPSnya susah sinyal sehingga onlenya tidak bisa setiap saat,...
kalau memang seperti itu bagai mana cara saya menyampaikannya ya,..

otak-atik otak,.. timbullah pikiran tahap 6
jawab saja di blog,..siapa tahu dia baca blog saya dan siapa tahu juga ada OPS lain yang sedang kebingungan,...