Skip to main content

EKUIVALENSI KEGIATAN PEMBELAJARAN/PEMBIMBINGAN BAGI GURU YANG BERTUGAS PADA SMP/SMA/SMK YANG MELAKSANAKAN KURIKULUM 2013 PADA SEMESTER PERTAMA MENJADI KURIKULUM TAHUN 2006 PADA SEMESTER KEDUA TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Dalam rangka peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas, satuan pendidikan melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013. Ditinjau dari beban belajar peserta didik berdasarkan struktur Kurikulum Tahun 2006 dan struktur Kurikulum 2013 terdapat perbedaan jumlah jam pelajaran secara keseluruhan dan pada beberapa matapelajaran di SMP/SMA/SMK.
Dampak dari pemberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, mengakibatkan sejumlah guru bersertifikat pendidik yang mengajar pada mata pelajaran tertentu pada rombongan belajar di SMP/SMA/SMK yang sebelumnya menggunakan kurikulum 2013, tidak dapat memenuhi beban mengajar 24 jam tatap muka per minggu. Hal ini berakibat SK Tunjangan Profesi guru yang bersangkutan tidak dapat diterbitkan.
Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran/Pembimbingan Bagi Guru yang Bertugas pada SMP/SMA/SMK yang Melaksanakan Kurikulum 2013 pada Semester Pertama Menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada Semester Kedua Tahun Pelajaran 2014/2015.
Untuk memberikan persamaan persepsi dan langkah dalam melaksanakan Peraturan Menteri dimaksud di sekolah, disusun Buku Tanya Jawab tentang kemengapaan dan proses pelaksanaan ekuivalensi kegiatan pembelajaran/pembimbingan bagi guru SMP/SMA/SMK yang mengajar mata pelajaran tertentu pada rombongan belajar yang melaksanakan Kurikulum 2013 pada semester pertama menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada semester kedua tahun pelajaran 2014/2015. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pembelajaran/pembimbingan yang dilakukan oleh para guru pada khususnya dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada umumnya.
Semoga
Penjelasannya tunggu ya..
Sempatnya baru ini copasnya
Post a Comment

Popular posts from this blog

Hadir GTK

Semester depan seperti amanat Permendikbud no 10 tahun 2018, hadir gtk efektif di terapkan..Nanti tidak lagi login ,clik kehadiran dan simpan...Harus sudah pakai mesin Finger print. Kecuali TK.

Rambu-rambu validasi data dapodikmen pada info GTK (bagian 3: SMK KTSP)

sebelumnya harus difahami bersama, bahwa apa yang saya tuliskan disini bukanlah acuan resmi pengisian dapodik. Proses pengisian dapodik termasuk didalamnya jumlah jam mengajar dan maksimum jumlah jam per rombel mengacu kepada aturan masing-masing kurikulum, jika ada tulisan saya yang kurang tepat, mohon koreksi bersama. Tulisan ini sewaktu-waktu dapat saja diubah untuk penyesuaian dengan aturan yang berlaku.

Pembelajaran SMA sudah kita bahas beberapa minggu lalu. Sekarang saya mencoba akan membahas tentang batasan-batasan entrian dapodik dan klasifikasi mata pelajaran pada jenjang SMK dengan kurikulum KTSP.
Pada umumnya pembelajaran SMA dan SMK pada kurikulum SMK tidak banyak perbedaan cara pengisiannya di dapodik. Walaupun mungkin proses pembelajaran itu sendiri di dalam kelas akan banyak perbedaan. Saya tidak melhat proses belajar mengajar dikelas, tapi yang saya bahas berikut adalah bagaimana cara mengisi dapodik sekolah agar data yang dikirim ke server dapodik pusat bisa sesuai de…

Bagaimanakah seharusnya guru BK dan TIK di Dapodik agar SKTPnya tidak bermasalah??

Lama rasanya tidak menulis apapun dalam blog ini,..
Hampir 3 bulan diterlantarkan karena kesempatan menulis yang sangat sulit dicapai,..
Sebelumnya saya mau mengucapkan
SELAMAT HARI RAYA IEDUL FITRI, MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN,..
saya berharap juga semoga tidak ada tekanan bathin,...

Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang bagaimana seharusnya GURU BK dan TIK di tempatkan di dapodikdas, menurut peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan yang terbaru guru TIK kedudukannya sama dengan dengan GURU BK, yaitu membina dan membimbing siswa minimal 150 orang siswa yang ekwivalen dengan 24 jam, jumlah minimal 150 orang siswa ini diperlukan agar tunjangan profesinya bisa dibayarkan.  Secara teori sebenarnya mudah menentukan seorang Guru BK atau TIK itu bisa memenuhi batas minimum siswa atau tidak, cukup dengan melihat jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut.  Teorinya memang demikian, tapi kenyataanya kenapa masih ada guru BK yang harus terbit SKTPnya di akhir semester?..  Bagi seko…